Pihak berwenang Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk membatasi akses publik ke layanan berita Telegram, outlet lokal Sing Tao Daily melaporkan, seperti dilansir Bloomberg.
Aplikasi tersebut dikhawatirkan berpotensi memicu kekhawatiran bahwa bekas jajahan Inggris itu semakin mendekati kontrol internet ala Beijing.
Komisioner untuk Data Pribadi sedang mempertimbangkan untuk pertama kalinya penerapan peraturan untuk membatasi akses ke platform di mana doxxing tersebar luas. Doxxing adalah pengungkapan online informasi sensitif dan pribadi yang ditujukan untuk pejabat pemerintah dan warga negara, kata surat kabar itu, mengutip individu yang tidak disebutkan namanya.
Telegram mendukung kebebasan berekspresi dan hak pengguna untuk memprotes secara damai, kata seorang pejabat perusahaan.
Namun, konten yang mengungkapkan informasi pribadi tanpa persetujuan (doxxing) tidak diperbolehkan dan akan dihapus secara rutin,” kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan. Tidak jelas bagaimana petugas perlindungan data berencana mengambil langkah seperti itu.
Memblokir situs web atau aplikasi sering kali memerlukan kerja sama dari penyedia layanan lokal, seperti pada tahun 2021 ketika polisi Hong Kong memberlakukan undang-undang keamanan nasional untuk memblokir akses ke HKChronicles. Agensi dapat memilih untuk memblokir akses publik sepenuhnya atau menghapus aplikasi dari toko-toko kota, tambah surat kabar itu, mengutip orang yang tidak dikenal.
Komisaris privasi menolak mengomentari laporan Sing Tao tetapi mengatakan dia memiliki kekuatan untuk memblokir akses publik ke pesan di platform, yang dia yakini adalah doxxing.
PCPD akan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat untuk memerangi perilaku doxxing yang melanggar hukum untuk meminimalkan kerugian yang dialami para korban,” kata esl.
Jika Hong Kong melanjutkan langkah itu, itu akan menjadi yang terbaru dari serangkaian tindakan oleh pihak berwenang untuk menindak doxxing setelah pengunjuk rasa merilis rincian petugas polisi dan pejabat lainnya pada 2019.
Pada bulan September, Hong Kong memperketat undang-undang privasi untuk mencegah doxxing, sebuah langkah yang menakuti raksasa teknologi besar.